Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah (PPKn Kelas X SMA)
1. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan …. saling melengkapi satu sama lain.
A. fungsi
B. rasional
C. kewenangan
D. struktural
E. erat
2. Salah satu kebaikan dari system desentralisasi adalah ….
A. Timbulnya paham kedaerahan
B. Memerlukam waktu yang lama
C. Memerlukan biaya yang besar
D. Dapat mengurangi birokrasi
E. Struktur pemerintahan bertambah kompleks
3. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui ….
A. Menteri dalam negeri
B. Sekretaris daerah
C. Lembaga teknis daerah
D. Camat setempat
E. Kepala daerah
4. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi yaitu kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok continental menyatakan ….
A. Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat
B. Sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik
C. Desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi
D. Penyerahan kekuasaan
E. Devolusi badan-badan daerah
5. Proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah disebut ….
A. Otonomi daerah
B. Dekonsentrasi
C. Desentralisasi
D. Daerah otonom
E. Tugas pembantuan
6. Perhatikan dimensi berikut ini !
1) Politik
2) Administrative
3) Kabupaten/kota
4) Unitaris
5) Desentralisasi territorial
Dimensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ditunjukkan pada nomor ….
A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 2, 3, 4
D. 2, 3, 5
E. 3, 4, 5
7. Perhatikan data berikut :
1) Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
2) Pertahanan, norma, politik luar negeri
3) Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertahanan
4) Kesehatan, agama, politik luar negeri, yustisi
5) Agama, fiskal, yustisi, keamanan
Berdasarkan data di atas, bidang yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor ….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 5
D. 2 dan 4
E. 2 dan 5
8. Tertib penyelenggaraan negara pada pemerintahan daerah sesuai dengan asas-asas good governance salah satu arti yang terkandung adalah …
A. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tertib administrasi negara
B. Apapun yang dilakukan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum
C. Dilakukan oleh pemerintah daerah harus untuk kepentingan umum
D. Pemerintah harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya kepada masyarakat
E. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan sebaik-baiknya
9. Pemerintah pusat mempunyai kedudukan dan peran dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi kepada pemerintah sendiri, maka pemerintah menjalankan fungsi ….
A. Layanan
B. Pemberdayaan
C. Pengaturan
D. Administrative
E. Perlindungan
10. Pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, menurut Amran Muslimin disebut ….
A. Desentralisasi politik
B. Desentralisasi kebudayaan
C. Desentralisasi fungsional
D. Desentralisasi jabatan
E. Desentralisasi
11. Penerapan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh tiga prinsip yaitu nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Jika pelaksanaan otonomi daerah diselaraskan /diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air merupakan prinsip ….
A. Nyata
B. Dinamis
C. Bertanggung jawab
D. Luas
E. Berwawasan ke depan
12. Kekhususan ibukota Jakarta dapat dilihat dari …
A. Tugas dan wewenang
B. Pengisian jabatan
C. Kelembagaan
D. Peradatan dan Pendidikan
E. Penetapan APBN
13. Hubungan harmonis antara pemerintah pesat dan daerah dimaksudkan untuk ….
A. Menciptakan kesenjangan social
B. Mencapai kemakmuran rakyat
C. Menunjukkan kekuatan partai
D. Mengangkat citra pemerintahan
E. Mempertahankan kekuasaan
14. Dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia terdapat nilai unitaris dan nilai desentralisasi territorial. Nilai dasar desentralisasi territorial bersumber dari ….
A. Pancasila
B. UUD Negara RI Tahun 1945
C. Ketetapan MPR RI
D. Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945
E. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2002
15. Penyelenggara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas ….
A. Presiden, DPR
B. Presiden, MPR
C. Presiden, DPD
D. Kepala daerah, DPR
E. Kepala daerah, DPRD
HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA (PPKN KELAS XI SMA)
16. Terdapat tiga dimensi dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu dimensi politik, administrative dan kabupaten/kota. Jika kabupaten/kota dipandang kurang memiliki kepercayaan terhadap daerah termasu dimensi ….
A. Unitaris
B. Politik
C. Administrative
D. Desentralisasi
E. Desentralisasi territorial
17. Perhatikan data berikut :
1) Pendapatan asli daerah
2) Dana alokasi
3) Dana alokasi khusus
4) Dana perimbangan
Sumber pendapatan daerah terdiri atas ….
A. 1, 2
B. 1, 3
C. 1, 2, 3
D. 1, 3, 4
E. 2, 3, 4
18. Sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan pengertian dari ….
A. Evolusi
B. Sentralisasi
C. Dekonsentrasi
D. Revolusi
E. Devolusi
19. Hubungan pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu ….
A. Struktural, proporsional
B. Fungsional, professional
C. Fungsional, proporsional
D. Struktural, professional
E. Struktural, fungsional
20. Konsekuensi logis ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, yang menjadi ranah pemerintah daerah adalah ….
A. Peradilan/yustisi
B. Politik luar negeri
C. Kebijakan pendidikan
D. Pertahanan dan keamanan
E. Moneter dan fiskal nasional
Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah