Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

1.       Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya , merupakan arti dari ….

A.     Penguasa

B.      Kekuasaan

C.      Kesatuan

D.     Pemerintah

E.      Kewenangan

2.       Pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif , Ketiga kekuasaan ini sering disebut … .

A.     Trilogi

B.      Tritura

C.      Trias Politika

D.     Trikora

E.      Tri Kekuasaan

3.       Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Pernyataan tersebut disebut ….

A.     Pembagian kekuasaan

B.      Pemisahan kekuasaan

C.      Koordinasi kekuasaan

D.     Konsep kekuasaan

E.      Istilah pembagian kekuasaan

 Soal Ulangan Integrasi Nasional(PPKn)

4.       Kekuasaan Konstitutif adalah kekuasaan mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan ini dijalankan oleh …. Ditegaskan dalam ….. UUD tahun 1945 .

A.     DPR, pasal 4 ayat 1

B.      MPR, pasal 3 ayat 1

C.      BPK, pasal 23 E ayat 1

D.     Bank Inonesia, pasal 23 D

E.      MA dan MK , pasal 24 ayat 2

5.       Kekuasaan dibagi-bagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun diantara ketiganya harus berkoordinasi dan saling berhubungan satu sama lain, Pernyataan ini cocok untuk menggambarkan sistem … .

A.     Pengaturan kekuasaan

B.      Pemisahan kekuasaan

C.      Pembedaan kekuasaan

D.     Pembagian kekuasaan

E.      Pengesahan kekuasaan

6.       Pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian yaitu Horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi  lembaga-lembaga tertentu (Legislatif, eksekutif , yudikatif ) disebut  pembagian kekuasaan … .

A.     Vertikal

B.      Horizontal

C.      Diagonal

D.     Setara

E.      Bertingkat

7.       Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang …

A.     kekuasaan legislative

B.      kekuasaan eksekutif

C.      kekuasaan yudikatif

D.     kekuasaan federative

E.      kekuasaan koordinatif

8.       Kekuasaan Yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadailan. Kekuasaan ini dipegang oleh … .

A.     MA

B.      MK

C.      Peradilan Agama

D.     MA dan MK

E.      Peradilan Militer dan Peradilan Umum

9.       Pemerintah pusat memberikan wewenang pemrintahan kepada pemerintah daerah ntuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya. Hal ini disebut sistem pemerintahan daerah yang disebut hak… .

A.     Otonomi daerah

B.      Non otonomi daerah

C.      Dekontruksi

D.     Desentralisasi

E.      Bergantung pada pemerintah pusat

10.   Kedudukan Presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pernyataan ini sistem pemerintahan … .

A.     Parlementer

B.      Otoriter

C.      Presidensial

D.     Demokrasi

E.      Diktator

11.   (1) Kementrian agama

(2) Kementerian dalam negeri

(3) Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi

(4) Kementerian Sosial

(5) Kementerian Perdagangan

Dari pernyataan diatas yang termasuk kedalam Kementerian bidang pembangunan Manusia dan

Kebudayaan terdapat pada nomer … .

A.     1, 2 dan 3

B.      1, 3 dan 5

C.      1, 3 dan 4

D.     2, 3 dan 5

E.      3, 4 dan 5

12.   Selain dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri negara, dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya , Presiden juga dibantu oleh … .

A.     DPR dan DPRD

B.      Lembaga pemerintahan Kemneterian

C.      Lembaga pemerintahan Non Kementerian

D.     Menteri Koordinator

E.      Lembaga pemerintah pusat

13.   Kementerian negara ada 34 kementerian , diantaranya empat kementerian koordinator . Empat kementerian koordinator tersebut adalah … .

A.     Kementerian Agama, kementerian , kementerian keuangan, Kementerian dalam negeri

B.      Kementerian perekonomian, politik, hukum, keamanan dan pertahanan, Pembangunan   kemanusiaan dan Kebudayan, Kemaritiman.

C.      Kementerian Luar Negeri, Perhubungan, Pariwisata dan pemuda dan olahraga

D.     Kementerian Perekonomian dan Kemaritiman

14.   Kementerian perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan dan kemaritiman.
Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan tugas Lembaga eksaminatif adalah ….

A.     Badan pemeriksa keuangan berada di bawah presiden

B.      Lembaga eksaminatif bersifat bebas dan mandiri

C.      Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih melalui pemilihan umum

D.     Semua Lembaga negara berada di bawah control Lembaga eksaminatif

E.      Lembaga eksaminatif harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada rakyat

15.   Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman kepada terpidana atau tahanan, terutama tahanan politik. Berdasarkan kewenangan presiden tersebut, dinamakan dengan ….

A.     Grasi

B.      Rehabilitas

C.      Amnesti

D.     Abolisi

E.      Repudasi

16.   Salah satu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia adalah ….#

A.     Memberi amnesti dan abolisi

B.      Mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri

C.      Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya

D.     Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain

E.      Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU

17.   Perhatikan kegiatan berikut!

1) Pelaksanaan pemilu sesuai asas pemilu

2) Anggota OSIS melaksanakan musyawarah

3) DPR membuat undang-undang secara mandiri

4) Buruh berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR 5) MPR memilih dan melantik presiden dan wakil presiden

6) Pemerintah meminta rakyat tunduk dan patuh kepada penguasa

Kegiatan yang mencerminkan nilai kerakyatan ditunjukan oleh nomor ….

A.     1), 2) dan 3)

B.      1, 2), dan 4)

C.      2), 3) dan 6)

D.     3), 4) dan 5)

E.      3), 4 ) dan 6)

18.   Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan perwujudan sila ….

A.     Ke-1

B.      Ke-2

C.      Ke-3

D.     Ke-4

E.      Ke-5

19.   Presiden Indonesia mempunyai dua jabatan yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara, presiden mengangkat duta setelah memperhatikan pertimbangan….

A.     Majelis Permusyawaratan Rakyat

B.      Dewan Perwakilan Rakyat

C.      Mahkamah Agung

D.     Dewan Perwakilan Daerah

E.      Mahkamah Konstitusi

20.   Perbuatan yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta semangat rela berkorban adalah ….

A.     Novi dan Ika membantu korban bencana alam dengan melakukan penggalangan dana bersama teman-temannya

B.      Sofitri memberi lembar jawaban ujian kepada temannya karena merasa kasihan

C.      Galuh membantu Satria mengerjakan soal ujian untuk mempererat pertemanan

D.     Kartika meminta bantuan kepada adiknya untuk membuang sampah

E.      Chandra, Kirana, dan Satria belajar kelompok di rumah perwira

21.   Bukti bahwa pemerintah mempraktikan nilai religius dalam penyelenggaraan negara yaitu ….

A.     Menyelesaikan permasalahan negara dengan musyawarah

B.      Membangun infrakstruktur secara merata  disetiap daerah di Indonesia

C.      Melakukan pembangunan secara merata di setiap daerah di Indonesia

D.     Memberikan pengakuan kepada enam agama resmi negara

E.      Melaksanakan pemilihan umum sesuai asa penyelenggaraan pemilihan umum

22.   Lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pencarian dan pertolongan yaitu ….

A.     BPS

B.      Basarnas

C.      Bapedal

D.     BPOM

E.      BIN

23.   Perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan adalah ….

A.     Pejabat negara

B.      Gubernur

C.      Kementerian

D.     Kehakiman

E.      MPR

24.   Perhatikan pernyataan dibawah ini!

(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan

(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebjaksanaan yang dilandasi akal sehat

 (3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain

(4) Musyawarah dan mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat

Berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor….

A.     1 dan 2

B.      1 dan 3

C.      1 dan 4

D.     2 dan 4

E.      3 dan 4

25.   Keberadaan kementerian negara Republik Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar  Tahun 1945, terdapat dalam pasal ….

A.     Pasal 16 ayat (1), (2), (3) UUD 1945

B.      Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945

C.      Pasal 17 ayat (4), dan (5) UUD 1945

D.     Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945

E.      Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UUD 1945

26.   Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kecuali ….

A.     Mengakui perbedaan pendapat

B.      Menjunjung nilai persatuan dan kesatuan

C.      Mengutamakan musyawarah mufakat

D.     Memberi kebebasan individu demi tegaknya hak asasi manusia

E.      Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

27.   Perhatikan nama-nama kementerian berikut!

1)      Kementerian Perindustrian

2)      Kementerian Sosial

3)      Kementerian Pertanian

4)      Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5)      Kementerian Luar Negeri

6)      Kementerian Komunikasi dan Informatika

7)      Kementerian Agama

8)      Kementerian Keuangan

9)      Kementerian Kesehatan

10)  Kementerian Pertahanan

Kementerian yang berada dalam bagian Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia ditunjukkan oleh nomor ….

A.     1), 3), 5), dan 6)

B.      2), 4), 7), dan 9)

C.      2), 5), 6), dan 10)

D.     1), 3), 5), dan 6)

E.      1), 3), 5), dan 6)

28.   Semua nilai dalam Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari supaya ….

A.     Rakyat Indonesia bangga memiliki Pancasila

B.      Bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa Pancasila benar-benar ada

C.      Bangsa lain memberikan penilaian baik terhadap ideologi negara Indonesia

D.     Pemerintah lebih mudah mengaplikasikan nilai Pancasila dalam bentuk perundang-undangan

E.      Bangsa Indonesia lebih memahami arti penting suatu ideologi sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara

29.   Kementerian yang berada di bawah coordinator Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu ….

A.     Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Parawisata

B.      Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri

C.      Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian

D.     Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri

E.      Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Sosial

30.   Jhon Locke mengemukakan bahwa salah satu kekuasaan negara yaitu Federatif. Maksud kekuasaan Federatif yaitu ….

A.     Menegakkan hukum

B.      Membuat undang-undang

C.      Melaksanakan undang-undang

D.     Mengesahkan undang-undang

E.      Mengesahkan hubungan luar negeri

31.   Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu kementerian ….

A.     Agama, luar negeri, dan pertahanan

B.      Ketenagakerjaan, industry, dan olahraga

C.      Dalam negeri, pertahanan, dan komunikasi

D.     Pendidikan, Kesehatan, dan luar negeri

E.      Luar Negeri, dalam negeri, dan pertahanan

32.   Berikut ini yang bukan termasuk daftar Lembaga pemerintahan non kementerian yang ada di Indonesia, yaitu ….

A.     Badan Kepegawaian Negara

B.      Badan Nasional Penanggulangan Bencana

C.      Badan Pertahanan Nasional

D.     Badan Narkotika Nasional

E.      Badan Usaha milik Negara

33.   Menurut John Locke, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang adalah kekuasaan …

A.     Konstitutif

B.      Legislatif

C.      Eksekutif

D.     Yudikatif

E.      Eksaminatif

34.   Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah …
A. Menteri Keuangan RI
B. Dewan Perwakilan Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Badan Pemeriksa Keuangan

35.   Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya , merupakan arti dari ….
A. Penguasa
B. Kekuasaan
C. Kesatuan
D. Pemerintah
E. Kewenangan